Politik Bahasa…Merubah Citra

Judul di atas mungkin menjebak kita pada situasi politik hari-hari ini. Namun bukan urusan politik yang akan diungkap pada tulisan ini. Tulisan ini dimaksudkan untuk menyentil saya sendiri dan juga kepada rekan-rekan “aktivis” mahasiswa untuk mengasah kembali daya kritisnya terhadap berbagai persoalan di sekitar kita, khususnya di lingkungan dunia pendidikan.

Ketika DPR telah meloloskan Undang-undang BHP, kampus-kampus yang belum siap sudah mulai “latihan” dengan menerapkan manajemen BLU (Badan Layanan Umum).  Salah satu yang berubah pada BLU adalah adanya perubahan istilah Program Reguler dan Non Reguler menjadi Program Bersubsidi dan Program Swadana. Untuk diketahui saja, bahwa Program Non Reguler merupakan program tambahan yang dalam konteks UNY dimulai sejak era tahun 2000an dimana seluruh biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh mahasiswa, sehingga SPPnya bisa mencapai 2 kali lipatnya program Reguler. Proses perekrutannya dilakukan secara mandiri melalui Ujian Tulis Non Reguler dan Program Penelusuran Bibit Daerah (PBD).

Melalui model perekrutan semacam itu, dalam praktiknya memang harus diakui bahwa program Non Reguler diisi oleh mahasiswa dengan kapasitas akademik yang lebih “rendah” dibandingkan dengan mahasiswa Reguler. Gara-gara keadaan semacam ini, seoalah Program Non Reguler merupakan program “Second Class”. Mahasiswa Program Reguler, karena lebih baik tingkat akademiknya cenderung lebih “berwibawa” dibandingkan dengan mahasiswa Non Reguler.

Sebuah “Politik Bahasa” baru saja dilakukan oleh para pengelola pendidikan di negeri ini untuk merubah sebuah citra. Dengan merubah istilah Reguler menjadi Bersubsidi dan istilah Non Reguler menjadi Swadana telah membalik citra secara radikal. Kini mahasiswa yang “pintar”, oleh sebuah politik bahasa akan di-Second Class-kan dengan istilah mahasiswa bersubsidi. Hal ini karena, asosiasi kita manakala mendengar kata subsidi adalah cerita tentang “kemiskinan”, kekurangan dan asosiasi-asosiasi lain yang cenderung “merendahkan”.

Menurut saya, mengubah Reguler menjadi bersubsidi dan Non Reguler menjadi Swadana adalah sebuah cara yang sangat lembut namun juga culas untuk melepas tanggungjawab pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukankah memang sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidikepada dunia pendidikan? Bukankah memang kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi rakyatnya? Bukankah memang sudah menjadi hak bagi rakyat untuk memperoleh pendidikan dari pemerintah? Tapi kenapa kini perlu dieksplisitkan istilah subsidi kepada mahasiswa “pintar” yang memang berhak kuliah dengan biaya dari pemerintah? Kenapa ada upaya untuk memojokan mahasiswa “pintar” dengan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka adalah mahasiswa yang disubsidi?

Anehnya lagi, hingga saat ini hampir tidak ada elemen mahasiswa yang mengkritisi kebijakan ini. Saya tidak tahu, kemana mahasiswa bergerak sekarang? Apakah memang daya kritis mahasiswa sekarang sudah sedemikian tumpulnya hingga tidak lagi mampu membaca situasi genting seperti ini?

About SabarNurohman

Saya sabar nurohman, staf pengajar di jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Aktivitas lain di luar kampus adalah sebagai trainer, tergabung d

Posted on June 15, 2009, in Opini and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Pak Sabar,
    Alangkah baiknya dilihat dulu filosofi perubahan sistem pendidikan dari pola lama menjadi pola BLU. Sebuah sistem BLU mendasari universitas utk menjadi entrepreneurial scholarly community dalam pengembangan IPTEKS. Dengan kata lain universitas akan mendasari setiap langkah dan kebijakannya agar menjadikan para akademia bs berinovasi dan melakukan proses spin-out scr terus-menerus, shg bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Setiap tahun univ2 slalu mendapatkan dana hibah riset dan pengabdian masyarakat. Akan tetapi seberapa jauh kah hasil dan temuan-temuan tersebut tdk hanya menumpuk berupa kertas kerja tp bs dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan digunakan (diakui) oleh industri dan pemerintah ?

    Saya kira mngkn semangat dari BLU yg akan diterapkan di bbrp univ tdk bisa ditangkap scr menyeluruh. Konsep BLU ini msh sumir dan perlu desiminasi lbh jauh. Dibutuhkan kejelian, dan kepedulian serta kearifan lokal utk mengimplementasikan sistem ini. Pemahaman scr parsial bs berakibat seluruh sistem pengelolaan di lakukan dg model spt company yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya bs dilihat di setiap unit/jurusan/lab berlomba-lomba mengkomersialisasikan pendidikan.

    Dalam kasus di atas, pihak manajemen universitas mngkn perlu menjelaskan alasan perubahan nama dg segala konsekuensi thd aturan yang melekat. Bila mmg benar bahwa mmg terjadi komersialisasi akibat sistem UU BHP dg implementasi berupa BLU di UNY, maka indikasi yang Pak Sabar sampaikan di atas ada benarnya di mana seluruh masyarakat, tdk pedulu miskin-kaya, pintar-bodoh, akan dikenai kewajiban dlm pelaksanaan pendidikan. Semoga hal ini tdk terjadi.

    Selamat bekerja dan berkarya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: